Partisipasi Generasi Muda dalam Pembentukan Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan secara bermakna.
Opini
Analisis & Opini Hukum
Gagasan, analisis, dan argumentasi dari penulis serta kontributor tentang isu hukum yang sedang bergerak.
Menampilkan topik Perundang-undangan & Regulasi.
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga...
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beba...
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Optimalisasi Penerimaan Negara di Era Digital: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?
Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi...
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formal...
Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negar...
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
Artikel ini berargumen bahwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipiko...
Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
Temukan template dokumen hukum gratis yang profesional untuk mendukung efisiensi dan standar kerja praktisi hukum di Indonesia.
Halaman 2 dari 3
