Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

Redaksi Literasi Hukum Indonesia

01 Mar 2026 · 09:56 01 Maret 2026 09:56 WIB 8 menit waktu baca 8 menit 6 dibaca

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.

Ilustrasi penjelasan hukum mengenai konsekuensi utang: pidana atau wanprestasi? (Sumber: AI Gemini, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Saya memiliki usaha kecil-kecilan yang terpaksa gulung tikar karena sepi pembeli dan kondisi ekonomi yang memburuk. Saat masih beroperasi, saya sempat meminjam sejumlah uang kepada seorang teman untuk tambahan modal usaha dengan janji akan dicicil setiap bulan. Namun, karena kondisi keuangan saya yang saat ini benar-benar hancur, saya mengalami gagal bayar dan murni tidak mampu melunasinya sesuai tenggat waktu.

Teman saya tersebut tidak terima dengan kondisi saya. Ia terus-menerus menekan dan puncaknya mengancam akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan agar saya dipenjara jika tidak melunasi utang minggu depan. Saya sangat cemas dan ketakutan. Apakah orang yang memang benar-benar tidak mampu membayar utang murni karena kebangkrutan bisa dipidana dan dijebloskan ke penjara?

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Secara hukum, seseorang tidak bisa dipidana atau dipenjara semata-mata karena ketidakmampuannya dalam melunasi utang. Sengketa utang piutang secara mutlak masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang mengatur hubungan dan kepentingan antarperseorangan, bukan hukum pidana yang mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum. Kegagalan membayar utang dikategorikan sebagai wanprestasi atau cedera janji, yang sanksinya berupa pemenuhan kewajiban atau ganti rugi perdata, bukan penjara badan.

Garis pembeda utama antara sengketa utang perdata dengan tindak pidana terletak pada ada tidaknya niat jahat (mens rea) sejak awal. Perkara utang perdata bisa berubah menjadi perkara pidana hanya apabila sejak awal terbukti terdapat perbuatan curang seperti pemakaian nama palsu, tipu muslihat, atau kebohongan (penipuan) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.

Kesimpulan praktisnya: Anda tidak perlu panik secara berlebihan. Jika Anda murni tidak bisa membayar karena kebangkrutan finansial, langkah terbaik adalah menunjukkan iktikad baik, bersikap kooperatif, memberikan bukti pembukuan usaha yang transparan, dan mengupayakan mediasi penyelesaian secara kekeluargaan.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

1. Perbedaan Wanprestasi dan Tindak Pidana Menurut Para Ahli
2. Kapan Utang Bisa Berubah Menjadi Pidana?
4. Apa yang Bisa Dilakukan Jika Dilaporkan?
Dasar Hukum
Hukum Perdata & HAM
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional - UU No. 1 Tahun 2023)
Kesimpulan
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Bagian 2/3: 2. Kapan Utang Bisa Berubah Menjadi Pidana?

2. Kapan Utang Bisa Berubah Menjadi Pidana?

Meski utang secara normatif adalah ranah perdata, pada praktiknya banyak laporan pidana bermula dari utang piutang. Kasus utang bisa berubah wujud menjadi tindak pidana hanya jika terbukti adanya niat jahat (mens rea) dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), yaitu:

Tindak Pidana Penipuan (Pasal 492 KUHP Baru): Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Unsur Objektif: Ada rangkaian kebohongan, nama palsu, atau tipu muslihat yang membuat kreditur tergerak memberi utang.
- Unsur Subjektif: Ada niat curang sejak awal untuk mencari untung secara melawan hukum.

Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 486 KUHP Baru): Tindak pidana ini menjerat setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Penggelapan terjadi jika sejak awal uang diterima dengan sah, tetapi kemudian dikuasai secara melawan hukum (misalnya, barang jaminan yang diam-diam dijual tanpa izin).

BACA JUGA
Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya

Menurut Sudarto dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I (2009), sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengharuskan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik secara tertulis (undang-undang) maupun nilai-nilai tak tertulis (materiil).

Ilustrasi Praktik:

Murni Perdata (Wanprestasi): Anda meminjam uang secara jujur dan terbuka untuk tambahan modal usaha yang nyata. Sayangnya usaha tersebut bangkrut karena resesi ekonomi. Anda tidak memiliki niat menipu. Ini murni wanprestasi.
Masuk Ranah Pidana (Penipuan): Anda meminjam uang kepada teman dengan mengaku memenangkan proyek besar dan menjanjikan bagi hasil, padahal dokumen proyek itu fiktif. Setelah dana cair, uang tersebut Anda gunakan untuk berlibur. Perbuatan Anda sejak awal (menggunakan rangkaian kebohongan) bertujuan untuk menipu agar orang memberikan utang. Ini adalah tindak pidana penipuan.
3. Bagaimana Praktik di Pengadilan?

Praktik peradilan di Indonesia sangat jeli membedakan perkara utang perdata dan pidana penipuan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila sebuah hubungan hukum didasarkan pada kesepakatan utang piutang yang sah, apalagi jika pihak peminjam telah menunjukkan iktikad baik (misalnya dana benar-benar dipakai untuk usaha sesuai kesepakatan, atau sudah sempat mengangsur sebelum akhirnya macet), maka unsur "niat jahat" atau tipu muslihat pada saat pinjaman terjadi menjadi gugur.

Jika sengketa perdata murni ini dipaksakan masuk ke persidangan pidana, hakim peradilan pada umumnya akan menjatuhkan putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging). Putusan ini berarti majelis hakim mengamini bahwa perbuatan yang didakwakan (meminjam uang dan belum lunas) memang terbukti ada, namun perbuatan tersebut secara nyata bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melainkan murni sengketa hukum perdata mengenai wanprestasi.