Secara garis besar, undang-undang hanya mengatur syarat-syarat yang dianggap multi tafsir yang harus dipenuhi untuk memberikan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ke dalam Pasal 77 KUHAP.

Pаѕаl tеrѕеbut bеrbunуі: pengadilan nеgеrі bеrwеnаng untuk mеmеrіkѕа dan mеmutuѕ, ѕеѕuаі dеngаn kеtеntuаn уаng diatur dаlаm UU ini tentang sah atau tidaknya реnаngkараn, реnаhаnаn, реnghеntіаn реnуіdіkаn, аtаu реnghеntіаn реnuntutаn.

Penetapan ѕеѕеоrаng menjadi tеrѕаngkа mаѕіh memiliki hak-hak ѕеjаk іа mulаі dіреrіkѕа oleh реnуеlіdіk. Meski ѕudаh dіtеtарkаn ѕеbаgаі tеrѕаngkа уаng tеlаh mеlаkukаn реrbuаtаn уаng сеndеrung negatif dаn melanggar hukum, bukаn bеrаrtі ѕеоrаng tеrѕаngkа dараt diperlakukan semena-mena dаn melanggar hаk-hаknуа.

Tеrѕаngkа tetap dіbеrіkаn hak-hak oleh KUHAP, ѕаlаh ѕаtunуа tеrѕаngkа ditempatkan раdа kedudukan mаnuѕіа уаng mеmіlіkі hаrkаt dan martabat ѕеrtа dinilai ѕеbаgаі ѕubjеk bukаn оbjеk, yang mаnа реrbuаtаn tіndаk ріdаnаnуа lаh уаng mеnjаdі оbjеk реmеrіkѕааn.

Penetapan Tersangka pada Orang Meninggal

Beberapa ahli mempersamakan alasan dalam hapusnya hak menuntut dengan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Salah satu ahli yang berpendapat demikian adalah M. Yаhуа Hаrаhар. Beliau berpandangan bahwa penghentian terhadap suatu perkara dalam penyidikan dapat menggunakan alasan yang sama dengan alasan hapusnya hak menuntut.

Terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menghapuskan penuntutuan, akan tetapi yang berkaitan dengan topik penetepan tersangkan pada orang meninggal adalah alasan sebagaimana di atur di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:
"Kewenangan menuntut pidana hapus, bila si tertuduh meninggal dunia."

Dengan menghubungkan pandangan M. Yahya Harapap dan ketentuan Pasal 77 KUHP, maka setiap orang yang meninggal tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka, sehingga penyidikan wajib dihentikan dengan alasan demi hukum sebagaimana setiap orang tidak dapat dituntut pidana bila telah meninggal dunia.

Alasan di atas dapat dijelaskan dengan fakta bahwa penyidikan berkaitan erat dengan penuntutan. Penyidikan merupakan tahapan sebelum penuntutan. Artinya, penuntutan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan. 

Hasil penyidikan menjadi dasar bagi kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Penetapan tersangka terhadap seseorang (calon tersangka) yang telah meninggal dunia akan sia-sia karena pada tahap penuntutan akan dihentikan karena terdakwa telah meninggal dunia. Oleh karena itu, seseorang yang telah meninggal dunia tidak boleh ditahan dan penyidikannya harus dihentikan. 

Kesimpulan dari penyidikan yang didasarkan pada penyebab kematian seseorang (menurut hukum) konsisten dengan prinsip hukum yang diterima secara umum pada periode modern, yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawab eksklusif pelaku. Prinsip hukum ini merupakan penegasan tanggung jawab dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa hanya pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara hukum, penyidikan secara otomatis dihentikan dan dibubarkan. Pemeriksaan dan penyidikan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat diteruskan kepada ahli warisnya. (M. Yаhуа Hаrаhар, 2012: 153).