Dampak Ekonomi dan Politik Global

Dampak dari perang dagang ini sangat luas dan multidimensi. Di Amerika Serikat, para petani merasakan pukulan keras akibat menurunnya permintaan atas produk pertanian mereka. Banyak dari mereka mengalami kerugian besar hingga memerlukan subsidi pertanian dari pemerintah. Sektor manufaktur pun tidak luput dari dampak, di mana kenaikan tarif atas bahan baku dari China meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk-produk AS di pasar global.

Di pihak lain, China juga mengalami penurunan ekspor ke AS. Namun, pemerintah China merespons kondisi ini dengan kebijakan stimulus domestik, termasuk memperkuat konsumsi dalam negeri, membangun infrastruktur besar-besaran, dan mendukung transformasi digital industri. Meskipun pertumbuhan ekonomi China sempat melambat, respons yang cepat dan terorganisir berhasil memitigasi sebagian besar dampaknya.

Secara global, perang dagang ini menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi nilai tukar, arus investasi asing langsung (FDI), dan harga komoditas. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand justru mendapat limpahan manfaat, dengan meningkatnya relokasi basis produksi perusahaan dari China dan AS ke negara-negara tersebut.

Ketegangan di WTO dan Krisis Legitimasi Hukum Perdagangan Internasional

Konflik ini tidak hanya berlangsung dalam ranah kebijakan ekonomi, tetapi juga merambah ke arena hukum internasional. Kedua negara mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). AS menuduh China melanggar prinsip perdagangan bebas dan adil, sementara China menganggap tarif AS sebagai tindakan sepihak yang bertentangan dengan ketentuan Pasal XXIII GATT 1994.

Pada 2020, panel WTO dalam putusan awal menyatakan bahwa kebijakan tarif AS terhadap China melanggar aturan WTO. Akan tetapi, AS menolak mematuhi keputusan tersebut dan menyatakan bahwa WTO tidak memiliki yurisdiksi untuk menilai kebijakan ekonomi nasionalnya. Penolakan ini menjadi preseden berbahaya dan mencerminkan krisis otoritas dalam sistem hukum ekonomi internasional.

Lebih jauh, sistem penyelesaian sengketa WTO mengalami stagnasi akibat tidak berfungsinya Badan Banding (Appellate Body), sebagai akibat dari penolakan AS untuk menyetujui penunjukan hakim baru. Akibatnya, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi macet dan menimbulkan ketidakpastian hukum global.