Larangan Penayangan "Pesta Babi": Kondusivitas atau Represivitas?
Penayangan film "Pesta Babi" mengenai marjinalisasi masyarakat adat Papua disambut dengan pembubaran oleh pihak kampus Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Skip to content
Literasi Hukum Indonesia
HIGHLIGHTS
Topics
Terkini Lintas Kolom
Artikel terbaru dari semua kolom
Kontroversi LCC MPR RI, Publik Pertanyakan Keadilan
Polemik LCC MPR RI viral usai protes peserta terhadap keputusan juri, memicu sorotan publik soal keadilan dan transparansi penilaian.
Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode
Penyerahan Obat Oleh Tenaga Terlatih: Solusi Akses Obat atau Resiko Hukum ?
Perampasan Aset Melalui Non-Conviction Based Forfeiture
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Rekam Diam-Diam Bisa Masuk Penjara? Kok Bisa?
Bukan Sekadar Pantangan, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Aturan Ikan Larangan
Prodi "Kurang Relevan" Dibatasi, Solusi atau Ancaman Akademik?
Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?
Hukum Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
Legal research hub
Keep navigating across the legal database
Move between regulations, Constitutional Court decisions, legal dictionary terms, and document templates from one legal research hub.
Database
Regulations
Browse statutes, government regulations, presidential regulations, and regional regulations.
Open regulations →
Case law
Constitutional Court decisions
Search constitutional review decisions, case numbers, years, and downloadable files.
Open decisions →
Reference
Legal dictionary
Read terms, legal maxims, categories, examples, and authoritative references.
Open dictionary →
Utility
Document templates
Find practical templates, draft examples, and legal materials that support legal work.
Open templates →
Most Popular
- Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
- Kasus Pelecehan Seksual di Kampus dalam Perspektif Hukum
- Outsourcing Tak Dihapus, Hanya Dipangkas: Catatan Kecil 1 Mei
- Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
- KPK Usul Ketum Parpol 2 Periode, Parpol Dingin Merespons
Digital Product
Tryouts & Question Bank
Question Bank & Tryouts: UPA, Law School, & CPNS 2026 (SKD)
Practice with curated questions to prepare for UPA (advocate exam tryouts), law school (midterms/finals), and CPNS 2026 (SKD). Purchase by package—instant access after checkout, complete with scores and concise explanations.
Get Paid to Write
Creator Rewards (Points)
Want to get paid to write? Submit your article to Literasi Hukum and earn rewards.
Rewards are based on points from genuinely engaged readers (read naturally & passed validation). You can submit Opinion, News, Legal Materials, or Public Space.
Media
Advertise & Sponsor
Advertise on LiterasiHukum.com
Reach a legal-focused audience (students, academics, practitioners). View our media kit, placement options, and send a partnership brief.
Lead Article
See all
Editorial
The editorial board’s official stance, views, and lead articles on current legal issues.
Lead Article
The National Child Protection Task Force (PP TUNAS) Should Not Stop at Account Order Operations
The National Child Protection Task Force (PP TUNAS) must be more than just account operations. The state is obliged to manage digital platforms to protect children from exploitatio...
Editor’s Picks
Latest News
See all
Skandal Korupsi Pajak dan Bea Cukai Terbongkar, KPK Turun Tangan
Kasus korupsi kembali mencuat di lingkungan pejabat negara. Praktik suap dan penyalahgunaan jabatan dinilai merugikan negara serta masyaraka...
Proyek Mewah Gubernur Kaltim: Mobil, Renovasi, Aksi
Mobil dinas Rp8,5M, renovasi rumah jabatan Rp25M, anggaran konsumsi Rp10M. Mahasiswa Kaltim demo 21 April. Kemendagri turun tangan.
Hak Penumpang dalam Insiden Kereta Api: Apakah Sudah Terpenuhi?
Urgensi Perlindungan Hak Penumpang dari Insiden kereta api yang baru terjadi ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak penu...
From Caveat Emptor to Caveat Venditor in the Indonesian PDP Law
The shift from caveat emptor to caveat venditor in Indonesia's PDP Law. Check out the impact on consumers, corporations, and data law enforc...
May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol
Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.
Digital Product
Tryouts & Question Bank
Question Bank & Tryouts: UPA, Law School, & CPNS 2026 (SKD)
Practice with curated questions to prepare for UPA (advocate exam tryouts), law school (midterms/finals), and CPNS 2026 (SKD). Purchase by package—instant access after checkout, complete with scores and concise explanations.
Get Paid to Write
Creator Rewards (Points)
Want to get paid to write? Submit your article to Literasi Hukum and earn rewards.
Rewards are based on points from genuinely engaged readers (read naturally & passed validation). You can submit Opinion, News, Legal Materials, or Public Space.
Media
Advertise & Sponsor
Advertise on LiterasiHukum.com
Reach a legal-focused audience (students, academics, practitioners). View our media kit, placement options, and send a partnership brief.
Latest Opinions
See all
Kedaulatan Digital Indonesia dalam Hukum Internasional
Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka tanpa batas wilayah geografis secara global.
PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Media Sosial: Antara Transparansi atau Ancaman Terhadap Lembaga Konstitusi
Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Young and Critical: Understanding Rights and Responsibilities in the Digital Age
Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?
Banyaknya Pihak Penyelenggara Alih Daya (Outsourcing) yang Belum Menaati PERMENAKER
Bagaimana Eropa Membuka Jalan Legalisasi bagi Palantir?
Right to be Forgotten: Protection or Loophole for Abuse?
Monopoli di Balik Kandang: Kartel Ayam Hukum Persaingan Usaha
May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian
Endorsement Influencer dan Tanggung Jawab Hukum
Job Creation Law: The Omnibus Law's Long, Rolling Journey
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
