Daluwarsa dalam Perkara PHI Pasca Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “negara”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban...
No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas me...
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaba...
Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik
Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya...
Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower...
Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia
Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sement...
Halaman 7 dari 48