Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devis...
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
Mengulas mengapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tetap menjadi simbol kepercayaan publik di tengah tantangan independensi dan norma...
UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mend...
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusio...
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah p...
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pan...
Demonstrasi efektif sebagai resistensi meskipun dibatasi oleh beberapa regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan berp...
Halaman 4 dari 49