Endorsement Influencer dan Tanggung Jawab Hukum
Perkembangan media sosial membuat influencer menjadi salah satu sarana promosi yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-be...
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi polit...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, namun Iran dan AS tak meratifikasi. Apakah hukum masih punya gigi?
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba melalui musyawarah, harmoni sosial, dan penyelesaian perkara berbasi...
Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademi...
Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki anak adalah kewajiban. Namun, bagaimana hukum & konstitusi memandang hal...
Antara Demonstrasi dan Destruksi: Aksi Ricuh Hari Buruh di Bandung
Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?
Penghayat Kepercayaan yang Dimarjinalkan Hukum Positif Nasional
Kedudukan Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok marjinal yang kerap mengalami diskriminasi sistemik melalui kerangka hukum nasional yang tidak inklusif.
