Literasi Hukum - ‎Banyak orang menganggap keadilan hanya bisa diperoleh melalui pengadilan dan aturan hukum yang tertulis. Padahal, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai keadilan sudah lama tumbuh dan dijalankan dalam tradisi adat. Hal ini terlihat dalam praktik hukum adat yang berkembang sebelum adanya sistem hukum negara. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Batu Persidangan Huta Siallagan, yang dahulu digunakan sebagai tempat penyelesaian perkara oleh masyarakat Batak Toba.

‎Batu persidangan ini tidak hanya menyimpan jejak masa lalu, tetapi juga menunjukkan adanya aturan hidup yang pernah dijalankan oleh masyarakat. Di tempat yang terbuka dan sederhana itu, persoalan diselesaikan secara bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Keputusan yang diambil tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan masih layak untuk dipahami dan dipertimbangkan dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

‎Hukum Adat sebagai Sistem Keadilan yang Hidup 

‎Hukum adat Batak Toba merupakan aturan yang hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aturan ini tidak ditulis secara resmi, tetapi dipahami melalui kebiasaan, nilai, dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam praktiknya, hukum adat Batak Toba menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan berbagai persoalan. Hal tersebut dapat dilihat pada Batu Persidangan Huta Siallagan, yang dahulu digunakan sebagai tempat menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban masyarakat.

‎Proses penyelesaian perkara dilakukan secara terbuka dengan melibatkan raja adat, para tetua, dan masyarakat. Setiap persoalan dibicarakan bersama melalui musyawarah. Pihak-pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Cara ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan keadilan.

‎Yang menjadi dasar berlakunya hukum adat bukanlah kekuasaan negara, melainkan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Setiap keputusan dapat diterima karena dipandang adil oleh lingkungan sosial. Penerimaan tersebut tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat terletak pada kedekatannya dengan kehidupan masyarakat.