Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam impl...
Artikel ini membahas tentang jenis-jenis tindak pidana penadahan yang diatur dalam KUHP dengan contoh mengenai kejahatan penadahan k...
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenan...
Artikel ini membahas mengenai perbarengan tindak pidana di Indonesia. Mau tau apa saja jenis perbarengan tindak pidana? Yuk simak ar...
Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.
Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.
Artikel ini menjelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat disertai contoh konkrit kasus pelanggaran HAM....
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dala...
Literasi Hukum - Negara hukum adalah suatu konsep yang mencerminkan bahwa hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara, buk...
Literasi Hukum - Pelajari esensi impeachment, objek dan alasan-alasannya, serta mekanisme impeachment di Indonesia. Temukan perbedaa...
Halaman 3 dari 5