Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber
Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat
Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Mahasiswa UNPRI Meninjau Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) Pada Panti Asuhan Yang Ada di Medan
Tim PKM Universitas Prima Indonesia (UNPRI) melakukan penelitian di Panti Asuhan yang ada Kota Medan untuk memahami tantangan yang dihadapi anak asuh, teru...
Pendidikan Tidak Diprioritaskan: Akankah SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 Tercapai?
Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan serius, Tagar #IndonesiaGelap pun mencerminkan kekecewaan publik dan menyoroti program MBG.
Karut Marut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung
Reformasi menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Hak Uji Materiil
Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis
Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.
