Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?
Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
Makan Bergizi Gratis: Mengenyangkan Perut, Mengerdilkan Nalar?
Program makan bergizi gratis alihkan fokus dari tujuan konstitusi: mencerdaskan bangsa. Negara abai pada kualitas pendidikan, terjebak populisme.
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Indonesia dan Pengentasan Kemiskinan yang Belum Tercapai
Kemiskinan di Indonesia: Analisis mendalam akar masalah, data BPS, dan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 ayat 1.
Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
