Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?
Penggunaan gelar akademik tanpa ijazah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Guru”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana kor...
Tragedi Pesantren Sidoarjo: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pengurus & Pelaksana
Analisis hukum tragedi Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Siapa yang bertanggung jawab? Kupas tuntas kelalaian pengurus & pelaksana kon...
RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi
Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga...
Fenomena Bendera One Piece di HUT RI: Melanggar Hukum atau Kritik Sosial?
Ramai fenomena kibar bendera One Piece di HUT RI. Apakah ini melanggar hukum? Simak analisis yuridis lengkap berdasarkan UUD 1945 da...
Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negar...
Menyoal Kembali Makna dan Batasan Korporasi sebagai "Subjek Hukum"
Menyoal kembali makna dan batasan korporasi sebagai 'subjek hukum'. Sebuah dekonstruksi filosofis tentang konsep persona ficta.
Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?
Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepanny...
Halaman 1 dari 5