Literasi Hukum – Baru-baru ini masyarakat menyaksikan banyak perguruan tinggi menginisiasi pernyataan bersama (petisi). Pernyataan bersama yang memuat kritik dan rasa prihatin yang sedang melanda negara Indonesia. Civitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menyerukan ketidaksetujuan dan kesedihan mendalam atas tingkah dan pilihan politik yang telah diusung oleh Presiden Joko Widodo. Rasa kecewa menghampiri tatkala sosok ataupun tokoh politik yang awalnya dikenal sebagai figur politik andalan kini hanya tinggal kenangan.
Petisi Para Akademisi Bagian dari Orkestrasi Politik Electoral?
Jokowi dihujani dan dibanjiri deru kritik dan respons yang menganggap dirinya tidak memiliki etika. Etika dianggap jadi poin utama dari poin-poin pernyataan yang disampaikan. Kondisi ini mencerminkan demokrasi telah dicoba diekspresikan dalam kesediaan berpikir dan bertindak demokratis. Demokrasi telah mengajarkan masyarakat Indonesia untuk hidup secara sesuai dalam mewujudkan politiknya. Lantas, apakah setiap argumentasi atau pernyataan yang disampaikan para akademisi adalah bagian dari orkestrasi politik electoral dengan dasar tujuan tertentu?
Agenda kampus yang cukup dapat dinilai independent dan bertanggungjawab tidak dapat serta merta dianggap bagian dari intrik politik. Setiap pernyataan yang dikelola dan dirumuskan dalam pernyataan bersama tersebut telah cukup diyakini mungkin didasarkan pada keahlian atau penjelasan keilmuan yang teruji. Namun apakah keyakinan yang cukup tersebut dapat cukup juga untuk dimengerti sebagai sebuah pengakaran demokrasi yang coba dihidupkan agar bisa bertumbuh dan tetap berkembang?
Banyaknya inisiasi yang bermunculan tentu harus dihargai dan dihormati. Setiap jengkal pernyataan atau argumen yang terungkap dalam petisi merupakan amunisi bagi masyarakat untuk disadarkan namun bukan justru dipertengkarkan. Batasan permasalahan utama proses pelaksanaan pemilu 2024 tidak sebatas soal Jokowi. Agregat kepentingan masyarakat dari segala penjuru negeri menjadi modal utama untuk dapat terus diperjuangkan. Petisi semestinya tidak sebatas pada menegur Jokowi, lebih dari itu mengundang setiap anggota masyarakat untuk tetap mengawal dan menjaga marwah demokrasi menuju usia dewasanya.
Demokrasi yang berkembang di masa reformasi harusnya tidak menyasar pada kritik yang tendensius berdominasikan figur tertentu. Pertanyaannya apakah percaturan politik di Indonesia hanya mengenai ketokohan atau figur tertentu? Bagaimana dengan gagasan dari tokoh tersebut termasuk komitmen dari tokoh tersebut? Masyarakat tidak boleh hanya melihat permukaan yang tampak, masyarakat juga harus diajak menyadari dan menerima konsekuensi atas ragam tampilan yang belum nampak.
Perpecahan dalam Politik Lima Tahunan tidak Semestinya Terjadi
Menjelang hari-H kontestasi politik lima tahunan ini semestinya perpecahan tidak terjadi. Setiap kandidat telah menyampaikan visi misi, gagasan, dan ragam tindakan yang telah diupayakan dalam setiap sesi debat yang telah dilaksanakan sebanyak lima kali. Debat itu semestinya dapat dijadikan satu diantara indikator yang membantu sekaligus mengarahkan masyarakat pada tujuan bernegara. Debat menjadi elemen utama untuk melihat kapasitas dan kapabilitas kandidat. Sentimen politik atas tokoh-tokoh tertentu semestinya tidak lagi terjadi. Masyarakat harus mengondisikan kondisi perdamaian dan pemahaman yang konstruktif terhadap perbaikan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.
Peran setiap anggota masyarakat sebagai warga negara Indonesia termasuk para akademisi mestinya tidak hanya didorong merasakan kekecewaan ataupun kesedihan. Mereka harus memahami bagaimana demokrasi dapat diterima dan dihayati sebagaimana Lembaga Pendidikan menjadi filter menuju masyarakat yang lebih baik dan dicerahkan. Hidup bersama di masyarakat dan pertukaran publik memerlukan keterlibatan warga yang berpendidikan. Warga memang perlu memberi masukan dalam komunikasi dan interaksi politik sebelum pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan argumen diskursif, perspektif dan reflektif. Keterlibatan warga dapat juga dinyatakan sebagai preferensi dan nilai bersama yang hendak ditopang model deliberasi. Hendaknya petisi yang disampaikan oleh setiap kampus berlandaskan pada argumen yang ditimbang dan diulas secara transparan. Petisi ini dapat menjadi Langkah konsensual yang berbasiskan pada argument terbaik dengan mengedepankan primat kebenaran.
Mengutip pandangan Habermas seorang Filsuf Jerman yang menaruh harapan pada konsensus atas dasar kekuatan wacana bernas yang hanya dapat dicapai melalui pertukaran argumen dan prospek yang obyektif dan sahih. Penjelasan dan penjelasan yang hendak disorot oleh masing-masing kampus harus dianggap sebagai kelaziman dari kebebasan akademik untuk menyuarakan prinsip-prinsip demokrasi yang utama.
Setiap kampus memang berupaya mengingatkan parpol dan actor dalam kontestasi politik untuk merepresentasikan pemilih yang kritis dan rasional dalam menganalisis setiap program dan visi misi yang disampaikan. Setiap civitas akademika yang telah mengenakan baju cendekia hanya tidak menimbulkan sentimen primordial tertentu dan kalkulasi interes tertentu. Rasionalitas mesti berada di atas emosi dan tentunya harus realistis dan kompatibel serta efisien dan efektif.
Opsi tindakan para civitas akademika tidak kiranya dituduh berorientasi pada stigma sindiran atau urusan dengan kepentingan politik tertentu. Fenomena penyuaraan mimbar akademik yang dipetisikan tentu harus menjadi virus positif untuk menguatkan motivasi kesadaran politik dan kesadaran kritis. Kolektivitas petisi yang telah dibunyikan oleh civitas akademika harus menjadi langkah progresif dari civil society. Langkah ini telah mengajak seluruh elemen untuk terus berbenah dan politik di Indonesia harus diarahkan pada perbincangan politik yang tidak melulu soal transparansi dan moralitas tertentu. Pilihannya yang tersedia setelah fenomena ini terjadi adalah ingin menjadi pemilih fanatik atau pemilih rasional atau menjadi pendukung militan atau pendukung yang kritis?
