Literasi Hukum - Artikel ini membahas masifnya tindakan Presiden Jokowi di masa lame duck dalam memenuhi politik balas budi. Kontroversi seputar Pemilu 2024, gugatan PHPU, dan spekulasi politik pasca putusan MK menjadi sorotan utama. Artikel ini juga mengulas sejarah lahirnya politik etis, upaya politik balas budi oleh Presiden Jokowi, serta rekomendasi untuk mengatasi dampak politik balas budi di masa mendatang.

Kontroversi Pemilu 2024: Gugatan PHPU dan Spekulasi Politik Pasca Putusan MK

Pemilu 2024 merupakan salah satu pelaksanaan pemilu paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Berbagai perkara muncul mengiringi proses dinamika pemilu 2024. Mulai dari persiapan hingga setelah dikeluarkan surat keputusan KPU(terkait jumlah rekapitulasi suara pemilu) yang mendobrak-dobrak berbagai regulasi. SK KPU Nomor 360 Tahun 2024, menunjukan jumlah suara rekapitulasi paslon nomor urut 2 yakni, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka  mengungguli paslon nomor urut 1 & 3. Dengan mencapai suara kurang lebih 96 juta suara. Lahirnya SK tersebut langsung ditanggapi dengan berbagai gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi(MK) atas berbagai dugaan, salah satunya adanya dugaan abuse of power oleh Presiden Jokowi dalam pilpres, khususnya di masa lame duck.

Diketuknya putusan MK terkait PHPU yang menyatakan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, dengan menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menangani perkara PHPU Pilpres 2024. Menandakan telah terselesaikannya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Namun pada faktanya, pasca putusan MK keluar tidak menutup segala isu dan huru hara di Indonesia berhenti. Negara justru disibukkan dengan adanya narasi-narasi dan rencana taktis yang dinilai melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti adanya rencana pemerintah untuk merevisi beberapa regulasi seperti, UU MK, UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU TNI dan UU Polri.  Masifnya pemerintah di masa-masa akhir (lame duck) menimbulkan berbagai spekulasi akan hubungan presiden dengan tokoh pemimpin terpilih selanjutnya. Bahkan dinilai erat kaitanya dengan politik balas budi.