Hasil pencarian opini

Advokat 5 bulan yang lalu

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto

Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.

Oleh khasan

Hukum (Umum) 9 bulan yang lalu

Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?

Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.

Oleh Ahmad Hamim Bastomi

Opini 1 tahun yang lalu

Kabinet Obesitas Prabowo – Gibran

Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik...

Oleh Bayu Nugroho

Opini 1 tahun yang lalu

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Oleh Mhd. Fadly Siregar, S.H.

Opini 1 tahun yang lalu

Batu Sandungan Transformasi Teknologi di Indonesia

Perkembangan transformasi teknologi di Indonesia masihlah menyisakan hambatan yang ekstra. Kejadian seperti pencurian data nasional dibawah pengawasan Kominfo...

Oleh Sayid Adam

Opini 1 tahun yang lalu

17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan

Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Oleh Arman Ramadhan

Opini 1 tahun yang lalu

KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?

Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.

Oleh Wahyu Hidayat

Opini 2 tahun yang lalu

Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi

Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.

Oleh Afizah Nur Afkarina

Opini 2 tahun yang lalu

Mengungkap Konsolidasi Mimbar Petisi

Baru-baru ini masyarakat menyaksikan banyak perguruan tinggi menginisiasi pernyataan bersama. Pernyataan bersama yang memuat kritik dan rasa prihatin.

Oleh Artha Debora

Opini 2 tahun yang lalu

Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibra...

Oleh Egi Nugraha

Opini 2 tahun yang lalu

Menyoal Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat secara Yudisial dan Non-Yudisial di Indonesia

Artikel ini menjelaskan mengenai pengertian HAM serta upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia melalui jalur yudisial maupun non-...

Oleh Egi Nugraha

Opini 2 tahun yang lalu

Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu

Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.

Oleh Ramos Perisai