Sorotan Kasus: Dari Tiket Ratusan Juta hingga Bias Perangkat

Pada pertengahan Maret 2026, muncul tangkapan layar di media sosial yang menunjukkan harga tiket Garuda Indonesia rute Palangkaraya (PKY) menuju Jakarta (CGK) mencapai Rp200–204 juta di beberapa online travel agent (OTA) pihak ketiga. Garuda Indonesia segera membantah bahwa harga tersebut berasal dari sistem penjualan resmi mereka. Maskapai menyatakan harga itu tidak pernah ditetapkan dan diduga berasal dari OTA luar negeri yang bukan mitra resmi, kemungkinan akibat kesalahan sistem atau tampilan data yang tidak akurat. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan interoperabilitas antara maskapai dan platform agregator, serta risiko kurangnya transparansi di kanal penjualan pihak ketiga.

Fenomena lain yang sering dilaporkan konsumen adalah variasi harga tiket pesawat yang bergantung pada jenis perangkat yang digunakan (misalnya iPhone dibandingkan Android). Jika praktik ini dilakukan secara sistematis, hal tersebut dapat mencerminkan segmentasi pasar berdasarkan asumsi daya beli. Meskipun dynamic pricing berbasis perilaku pengguna adalah strategi yang umum, penggunaan data perangkat tanpa transparansi yang memadai dapat menimbulkan pertanyaan etis dan hukum terkait potensi diskriminasi tidak langsung serta kepatuhan terhadap UU PDP.

Sebagai pembelajaran, Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi preseden penting. Dalam kasus tersebut, Garuda dinyatakan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 karena diskriminasi dalam pemilihan wholesaler atau mitra penjualan tiket umrah dan dijatuhi denda Rp1 miliar. Meskipun kasus ini bersifat pra-algoritma, putusan ini menegaskan bahwa praktik diskriminasi dalam distribusi tiket dapat dijerat hukum. Di era digital, bentuk serupa dapat terjadi secara lebih tersembunyi melalui prioritisasi algoritmik, sehingga diperlukan mekanisme audit yang lebih adaptif.