Simbol Perlawanan atau Vitamin untuk Demokrasi?

Melarang bendera fiksi karena dianggap simbol perlawanan adalah ketakutan yang lahir dari lemahnya legitimasi moral. Jika sebuah kartun dianggap mampu mengganggu stabilitas negara, masalahnya mungkin bukan pada kartunnya, tetapi pada rapuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak perlu takut pada bendera Bajak Laut Topi Jerami. Dalam semestaOne Piece, yang takut pada bendera itu hanyalah pihak-pihak penindas sepertiMarines,Tenryuubito, danGorosei(Pemerintah Dunia). Ini adalah kritik membangun. Fenomena ini harus dilihat sebagai simbol semangat partisipasi demokrasi rakyat, bukan pemberontakan.

Fokus pada Masalah Nyata, Bukan Mengurusi Fiksi

Sadarlah, kelaparan masih melanda, korupsi merajalela, dan penegakan hukum masih tumpul ke atas. Namun, yang diperdebatkan adalah hal-hal fiktif.One Piece, sama sepertiNarutoatauDoraemon, telah puluhan tahun menginspirasi generasi muda dengan nilai-nilai positif. Fenomena ini adalah kritik. Yang terpenting adalahSang Saka Merah Putih tetap berkibar lebih tinggi dari bendera atau simbol manapun.Maka dari itu, mari benahi masalah nyata di negeri ini: segera sahkan UU Perampasan Aset, berantas KKN, perbaiki birokrasi, dan permudah akses pendidikan serta kesehatan.

Kritik adalah Bentuk Cinta pada Negeri

Pemerintah seharusnya mengevaluasi diri, bukan mengancam rakyat. Kritik ini adalah wujud kepedulian. Paranakama(penggemarOne Piece) mengidentifikasi perjuangan Luffy untuk memperbaiki dunia dengan harapan mereka untuk Indonesia. Kelola negara ini dengan benar, maka seluruh masyarakat akan menjadi "buzzer" organik yang mendukung pemerintah tanpa perlu anggaran besar untuk kontra-narasi. Urus yang penting, bukan yang penting diurus. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan menciptakan masalah yang diada-adakan.