Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia

Literasi Hukum, Surabaya, 26 Februari 2025. – Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.

Kuliah tamu ini merupakan salah satu program unggulan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dengan mendatangkan Professor of Quantity Surveying (Survei Kuantitas) Universitas Teknologi Mara Malaysia.

Acara ini dilakukan secara hybrid di Auditorium Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur  dan juga ditayangkan melalui youtube agar mempermudah mahasiswa yang berhalangan hadir secara langsung untuk mengikuti kuliah tamu.

Tujuan diadakannya kuliah tamu internasioanl ini sebagai wadah untuk memberikan wawasan akademis dan praktis kepada mahasiswa serta dosen mengenai hubungan antara teknologi konstruksi dan hukum antara negara Malaysia dan Indonesia.

Memorandum of Agrement Universitas Teknologi Mara Malaysia dan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

Rangkaian acara dari International Guest Lecturer juga bersamaan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur oleh Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si dan perwakilan Universitas Teknologi Mara Malaysia oleh Professor (SR) DR. Mohammad Fadhil M.

Acara ini  diharapkan dapat menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan antar negara Malaysia dan Indonesia terkhusus teknologi konstruksi.

Quantity Surveying Program

Pemaparan materi pertama International Guest Lecture yakni Quantity Survey Program (Survei Kuantitas) di Malaysia yang akan disampaikan oleh Professor (SR) DR. Mohammad Fadhil M selaku Professor of Quantity Surveying Universitas Teknologi Mara Malaysia.

Dengan kepakarannya, Professor Mohammad Fadhil menjelaskan bahwa “profesi Quantity Survey (Survei Kuantitas) merupakan profesi yang ahli dalam bidang ekonomi pembangunan dan mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam industri pembangunan dapat bekerja secara maksimal dan se-ekonomis mungkin.

Survei kuantitas juga menyediakan layanan konsultasi biaya pengembangan untuk sisi klien dan tim proyek selama proses konstruksi. Dengan adanya Survei Kuantitas yakni melindungi kepentingan klien yang mana klian bahkan tidak boleh kurang atau tidak boleh rugi” tuturnya. Selain itu, Professor Mohammad Fadhil juga menjelaskan bahwa untuk menunjang peranan Survei Kuantitas terdapat kesesuaian metode/strategi pengadaan kontrak konstruksi akan sangat bergantung pada :

1. Type of client
2. Type and nature of project
3. Project importance/significance
4. Contract Duration/Time
5. Size/complexity of project
6. Location of project site – onland/marine
7. Preliminary Cost Estimates
8. Project anticipated risks/uncertainities
9. Project special needs/targeted value
10. Value engineering

Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia: Regulation, Principles, And Challenges

Pemaparan materi kedua International Guest Lecture yakni legal aspects of construction contracts in indonesia: regulation, principles, and challenges yang disampaikan oleh Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum.

Pada pemaparannya Dr. Teddy menjelaskan bahwa “urgensi pembahasan ini yakni didasarkan atas banyaknya sengekta kontrak dimasyarakat akibat dari kurangnya literasi hukum terkait hukum kontrak konstruksi dan hanya mengandalkan tandatangan suatu kontrak tanpa memahami isi kontrak tersebut, oleh karenanya perlu adanya proteksi kepada masyarakat agar tidak terjebak oleh investasi bodong” tuturnya.

Regulasi yang mengatur terkait kontrak konstruksi antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum dalam kontrak konstruksi di Indonesia berlandaskan akan Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract), Asas Itikad Baik (Good Faith), Asas Keseimbangan (Fairness and Equity), Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum), Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Adapun tantangan dalam implementasi kontrak konstruksi yakni :

1. Ketidakpastian regulasi
2. Risiko keterlambatan dan Overbudget
3. Penyelesaian Sengketa dalam kontrak konstruksi
4. Risiko Force Majeure

Oleh karenanya, Dr. Teddy menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kontrak konstruksi di Indonesia, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Harmonisasi Regulasi Pemerintah harus menyederhanakan aturan jasa konstruksi agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi nasional dan daerah.
2. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan Proyek Sistem pengadaan proyek harus lebih transparan dan akuntabel untuk mencegah fraud dan korupsi dalam proyek konstruksi.
3. Penguatan Penyelesaian Sengketa Secara Efektif Mengadopsi mekanisme adjudikasi seperti di Malaysia agar sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.
4. Penerapan Standar Kontrak Internasional Kontrak konstruksi sebaiknya mengadopsi standar internasional seperti FIDIC untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing proyek nasional.

Antusiasme Peserta dan Diskusi Interaktif

Acara ini mendapat sambutan hangat dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim yang antusias mengikuti diskusi. Dalam sesi tanya jawab, peserta mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait penanganan kontrak konstruksi apabila mengalami force majeure, bagaimana estimasi survei kuantitas dalam melakukan penilaian, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen kontrak konstruksi.

Upaya untuk Pendidikan Hukum yang Lebih Inklusif

Dengan berakhirnya kegiatan International Guest Lecture, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama dengan dosen internasional guna meningkatkan mutu pendidikan hukum di Indonesia.

Acara ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa mengenai konstruksi hukum kontrak di Indonesia dan Malaysia, tetapi juga membuktikan bahwa kolaborasi antarperguruan tinggi dapat memberikan dampak positif bagi dunia akademik dan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi tersebut, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim bertekad untuk menghadapi tantangan di masa depan melalui inovasi dan integrasi hukum internasional dalam sistem pendidikan hukum.