Hukum dan Kebijakan Terkait Alih Fungsi Lahan 

Hukum di Indonesia memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan lahan, namun sering kali tidak diimplementasikan dengan baik. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, misalnya, bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. Namun, dalam praktiknya, banyak lahan pertanian yang tetap dialihfungsikan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Puspitaningrum, 2018). 

Banyak pihak yang berpendapat bahwa hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Dalam banyak kasus, izin alih fungsi lahan diberikan meskipun bertentangan dengan peraturan yang ada. Menurut Ikhwanto (2019), hal ini menciptakan celah bagi pengembang untuk mengeksploitasi lahan pertanian demi kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas. 

Dampak Sosial dan Ekonomi 

Alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat. Banyak petani yang kehilangan mata pencaharian mereka ketika sawah mereka dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan. Penelitian oleh Hastuty (2018) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan petani, yang beralih ke pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak pasti. 

Di sisi lain, pembangunan pusat perbelanjaan sering kali diiringi dengan peningkatan nilai properti di sekitarnya, yang dapat menguntungkan beberapa pihak. Namun, ini juga dapat menyebabkan konflik sosial, terutama ketika masyarakat yang tinggal di sekitar lahan pertanian merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut (Nulhaqim et al., 2020).