Artikel ini membahas mengenai sifat melawan hukum dalam hukum pidana . Yuk simak Penjelasannya.
Recent Post
Alabama Eksekusi Mati Pertama dengan Gas Nitrogen
Literasi Hukum – Negara bagian Alabama mengeksekusi Kenneth Eugene Smith, 58 tahun, dengan gas nitrogen pada hari Kamis, 25 Januari 2024. Ini adalah Eksekusi Mati Pertama dengan Gas Nitrogen di…
Pengangkatan Anak: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kebiasaan
Artikel ini berisi tentang hukum positif di Indonesia serta hukum kebiasaan yang mengatur mengenai tata cara adopsi seorang anak
Literasi Hukum Indonesia
Mengenal Affidavit Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Perdata
Artikel ini mendeskripsikan secara singkat pengertian affidavit dan fungsinya sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara perdata
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-4
Artikel ini membahas mengenai teori kausalitas sebagai pisau analisis terjadinya suatu delik dalam hukum pidana. Yuk simak Penjelasannya.
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli – Akuntabilitas
4 Alasan Presiden Tidak Boleh Berkampanye untuk Orang Lain
Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini menimbulkan polemik di kalangan…
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-3
Artikel ini membahas mengenai istilah tindak pidana dan penggolongan delik dalam Hukum Pidana. Kira-kira bagaimana yah sejarah dan perkembangannya? yuk simak penjelasan di bawah ini.
Mengenal 4 Jenis Hak Penguasaan Atas Tanah di Indonesia
Artikel ini menjelaskan mengenai 4 jenis hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional di Indonesia
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-2
Artikel ini membahas mengenai asas-asas umum hukum pidana yang dimuat dalam KUHP. Kira-kira bagaimana yah sejarah dan perkembangannya? yuk simak penjelasan di bawah ini.
Public Private Partnership
Artikel ini membahas mengenai Public Private Partneship yakni bentuk kerja sama antara pihak publik (Pemerintah) dengan Pihak Swasta (Badan Usaha).
Menilik Perbedaan antara Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat
Artikel ini menjelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat disertai contoh konkrit kasus pelanggaran HAM. Yuk simak!
Pengantar Filsafat Hukum
Filsafat Hukum merupakan filsafat khusus yang mendasari ilmu hukum, yang mencakup segi ontologi, epistimologi dan Aksiologi.Filsafat Hukum adalah cabang dari Filsafat Etika yang mempelajari hukum secara filosofis, di mana “Hukum”
Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-1
Artikel ini berisi tentang serangkaian serba-serbi Hukum Pidana: Bagian I yang akan menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.
Memahami Hukum Kesehatan dalam Sistem Hukum Indonesia
Artikel ini berisi tentang aspek-aspek hukum kesehatan di dalam sistem hukum Indonesia.
Konsep Keadilan Ekologis
keadilan ekologis muncul sebagai respons terhadap perhatian global
terhadap isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya
dalam konteks pembangunan yang merusak lingkungan dan merugikan kelompok
masyarakat tertentu.
Pengadilan HAM: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Tujuan Pembentukannya
artikel ini menjelaskan mengenai pengadilan HAM, mulai dari pengertian, latar belakang, kedudukan, hingga tujuan dibentuknya pengadilan HAM.
gambar: LMS UMMI
Pemutusan Kontrak Sepihak: Ulasan Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018
Artikel ini berisi tentang Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018 yang memuat norma pemutusan kontrak sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan ditinjau mengenai keabsahan pemutusan kontrak sepihak.
Mengenal Class Action : Gugatan Perwakilan Kelompok
Literasi Hukum – Dalam hal pengajuan gugatan perdata dikenal adanya istilah Class Action atau Repsentative Action. Class Action berasal dari Inggris, sebagai gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai…
Amandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
Literasi Hukum – Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan maritim…
