Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Perppu”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap pener...
Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.
Is Nominee Arrangement Permissible in Co-operative Asset Ownership?
This article discusses the Nominee Arrangement in the Ownership of Cooperative Assets, the gap between regulations related to the re...
Bolehkah Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi?
Artikel ini membahas mengenai Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi, adanya kesenjangan antara regulasi terkait pencat...
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, at...
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Apakah Kualitas Demokrasi Berkorelasi terhadap Lingkungan Hidup?
Literasi Hukum - Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan demokrasi dan lingkungan dalam daya dukung pembuatan kebijakan...
2 Kewenangan Pengujian: Judicial Review dan Legislative Review di Indonesia
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan Legislative dan Judicial Review. Terdapat dua jenis kewenangan, yaitu hak pengujian materii...