Opini • 04 Sep 2025

Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit

literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit

Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi

Kamus Hukum

Perppu

literasihukum.com/kamus-hukum/394/perppu

Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Perppu" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum…

Materi Hukum • 12 Aug 2024

Hak-Hak Pekerja Ketika Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Efisiensi

literasihukum.com/hak-hak-pekerja-ketika-perusahaan-melakukan-phk

Artikel ini membahas tentang Hak-hak PekerjaKetika Perusahaan Melakukan PHK Karena Alasan Efisiensi

Kamus Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

literasihukum.com/kamus-hukum/893/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR. Contoh: Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serin…

Opini • 01 Apr 2023

2 Kewenangan Pengujian: Judicial Review dan Legislative Review di Indonesia

literasihukum.com/legislative-dan-judicial-review

Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan Legislative dan Judicial Review. Terdapat dua jenis kewenangan, yaitu hak pengujian materiil dan hak pengujian formal. Di Indonesia, lembaga yudikatif dan lemb...

Opini • 13 Feb 2024

Keputusan Fiktif Positif dan Negatif

literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif

Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.

Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Opini • 22 Feb 2024

Hukum vs Politik: Kuat Mana?

literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Materi Hukum • 30 Jul 2025

Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif

literasihukum.com/independensi-mk-era-jokowi-analisis-politik-legislasi-abusive

Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).