Kartini dan Hukum yang Belum Selesai
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga represen...
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga represen...
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Kemiskinan di Indonesia: Analisis mendalam akar masalah, data BPS, dan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 ayat 1.
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan...
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga,...
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaba...
Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya...
Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Halaman 1 dari 10