UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Halo, generasi Z dan milenial! Kalian sadar nggak, dalam satu hari berapa banyak data pribadi bocor dan menyebar di medsos?
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta ak...
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, namun Iran dan AS tak meratifikasi. Apakah hukum m...
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba melalui musyawarah, harmoni sosial, dan penye...
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki anak adalah kewajiban. Namun, bagaimana hukum & k...
Banyak aturan, minim pelaksanaan: potret hukum lingkungan Indonesia dalam menghadapi persoalan sampah yang terus berulang.
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke te...
Artikel ini mengulas nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba yang tercermin melalui praktik di Batu Persidangan Huta Siallagan. P...
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan sol...
Halaman 1 dari 14