Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademi...
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki anak adalah kewajiban. Namun, bagaimana hukum & konstitusi memandang hal...
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Ilusi Kebenaran Hukum: Cacat Formil dan Manipulasi Legislasi
Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publik.
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita butuh reformasi regula...
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Menciptakan Ruang Aman: Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum
Artikel ini membahas pelecehan seksual di transportasi publik serta strategi pencegahan melalui teknologi, regulasi, dan peran semua pihak.
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
