Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “TNI”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Restitusi Gantikan Pidana Penjara? Menelusuri Opsi Kontroversial
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan hukum dan prosedur restitusi di Indonesia serta kasus-kasus yang menjadi referensi dalam pe...
Apakah Kualitas Demokrasi Berkorelasi terhadap Lingkungan Hidup?
Literasi Hukum - Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan demokrasi dan lingkungan dalam daya dukung pembuatan kebijakan...
Artificial Intelligence, Pantaskah Dianggap Sebagai Subjek Hukum?
Artikel ini membahas mengenai Artificial Intelligence dan hubungannya dengan Subjek Hukum.
Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Implementasinya di Masa Lalu dan Sekarang
Literasi Hukum - Pelajari sejarah, pengertian, dan implementasi ideologi negara Indonesia, Pancasila, dalam artikel ini. Mengetahui...
Hukum Diplomatik: Alasan Indonesia Tidak Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Israel
Opini hukum: Mengapa Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Konflik Palestina, UUD 1945, dan hukum internasiona...
Pemahaman Hukum Pidana Militer: Kasus Anggota TNI Menguasai dan Menyimpan Munisi serta Bahan Peledak
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia. Artikel ini menje...
Memahami Makna Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee)
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang rechtsidee atau cita hukum dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan...
Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia
Pelajari bagaimana perkembangan hukum tata negara Indonesia.
Peran International Criminal Court dalam Mengadili 11 Kejahatan Kemanusiaan
Artikel ini membahas bentuk kejahatan yang dapat diadili melalui International Criminal Court ("ICC").
Halaman 4 dari 5