Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan...
Legalitas Investasi Aset Cryptocurrency Yang Dapat Di Perdagangkan Di Indonesia
Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia
Mengenal Apa Itu Hukum
Hukum mempunyai pengertian yang cukup beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya, Sebagian besar para ahli hukum...
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
Artikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
KY Pecat 3 Hakim Vonis Bebas Ronnald Tannur : Bukti Tercideranya Independensi Hakim dan Turunnya Marwah Pengadilan di Indonesia
Artikel ini membahas tentang opini penulis tentang pengaruh antara marwah pengadilan dan kasus pembunuhan ronnald tannur
Nikah Siri : Bentuk Perlindungan atau Penghancuran Terhadap Perempuan?
Apakah nikah siri adalah sebagai solusi atau justru pintu masuk menuju masalah baru?
Batu Sandungan Transformasi Teknologi di Indonesia
Perkembangan transformasi teknologi di Indonesia masihlah menyisakan hambatan yang ekstra. Kejadian seperti pencurian data nasional dibawah pengawasan Komi...
Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
