Tentang Kami: Sebuah Perjalanan Menerjemahkan Hukum untuk Indonesia
Kami percaya, pemahaman hukum adalah hak asasi intelektual setiap warga negara.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?
Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.
MBG sebagai Gagasan Hak atas Pangan dan Kewajiban Negara
Program Makan dan Minum Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan hak atas pangan masyarakat
Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?
Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.
Lemahnya Pemberantasan Pencucian Uang
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Jalan Terjal Beban Pembuktian dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual
Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang tidak terungkap.
