Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.
Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?
Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup...
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil...
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan pu...
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
