Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint
Artikel ini memberikan analisis mendalam yang menyoroti pandangan ahli, contoh konkret, dan implikasi praktis dari judicial activism dan judicial restraint...
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun
Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan refo...
Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik
Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggu...
Bolehkah Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi?
Artikel ini membahas mengenai Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi, adanya kesenjangan antara regulasi terkait pencatatan aset milik Koperas...
Analisis Penafsiran Hukum Hakim pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 610 K/Pid.Sus/2020
Artikel ini membahas tentang metode penafsiran hukum sistematis dan historis dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi beserta penjelasannya
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat...
Kedaulatan Teritorial Negara dan Cara Memperolehnya menurut Hukum Internasional
Literasi Hukum - Kedaulatan teritorial suatu negara merupakan prasyarat yang perlu dipenuhi sebagai suatu negara yang merdeka, berdaulat dan diakui oleh hu...
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
