Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?
Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Membongkar Siklus Pork Barrel Politics dalam Korupsi Pemilu di Indonesia
Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.
Ketika Tanah Air Bergantung pada Tanah Asing: Ironi Impor Pangan
Indonesia bergantung pada impor pangan meski punya potensi agraris besar, akibat infrastruktur dan preferensi konsumen.
Dari Tarif ke Tribunal: Menelisik Retaliasi China dalam Perang Dagang Global
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 2018 menjadi salah satu konflik ekonomi terbesar abad ke-21
Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
