Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perbedaan perjanjian dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks hukum Indonesia.
Recent Post
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tantangan, dan Masa Depan
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, tantangan, dan strategi memperkuat integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
Analisis Hukum Legalitas Ganja di Amerika Serikat: Sejarah, Dampak Ekonomi, dan Masa Depan
Artikel ini membahas legalitas ganja di AS, termasuk sejarah, status hukum saat ini, dampak ekonomi, dan prospek masa depan.
Literasi Hukum Indonesia
Untuk Siapa dan Oleh Siapakah Hukum Ada?
Artikel ini mengupas secara kritis untuk siapa dan oleh siapakah hukum ada, serta pentingnya reformasi hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keadilan.
Peran Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia
Dalam era digitalisasi yang semakin maju, teknologi telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum.
Jelajahi Dunia, Taklukkan Ilmu: Peran Study Tour Akademis di Era Kurikulum Merdeka
Artikel ini membahas pentingnya Study Tour dalam Kurikulum Merdeka, manfaatnya bagi siswa, serta hubungannya dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan karakter siswa.
KPU Bantah Pengurangan Suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah
KPU bantah pengurangan suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa tuduhan tidak beralasan.
KPU Tegaskan Penetapan Suara TPS 003 Desa Boya Baliase Sesuai
KPU menyatakan bahwa penetapan suara untuk TPS 003 Desa Boya Baliase, Kabupaten Sigi telah sesuai dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
Bawaslu dan Pihak Terkait Benarkan Perolehan Suara KPU di Cilincing, Partai Demokrat Tetap Gagal Raih Kursi ke-9 DPRD DKI Jakarta 2
Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan keberatan.
Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU
Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra
KPU Klarifikasi Kesalahan Data Sri Sulartiningsih dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPD 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku Termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum, menyatakan bahwa Sri Sulartiningsih, calon anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Utara.
KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 2.
Tidak Ada Pengurangan Suara PPP ke Partai Garuda di Jambi, KPU Tegas Menjawab
KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.
Politik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?
Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law
Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!
Artikel ini membahas panduan lengkap dan terbaru tentang pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pengaruh Viralitas terhadap Penegakan Hukum
Artikel opini ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang viral di media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Konsep Joint Physical Custody terkait Hak Asuh Anak Akibat dari Perceraian Kedua Orang Tuanya
Artikel ini membahas tentang Konsep Joint Physical Custody terkait Hak Asuh Anak Akibat dari Perceraian Kedua Orangtuanya.
KPU Tolak Kedudukan Hukum Jois Kambu Atas Dasar Persetujuan Partai Golkar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pemohon, Jois Kambu, S.E., tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari Partai Golongan Karya (Golkar).