Tidak Menolong Pasien DNR, Kewajiban atau Pelanggaran?

Hak Otonomi Pasien Diakui dalam Kerangka Hukum Kesehatan Nasional 

Hak otonomi sebagai hak Pasien untuk menentukan nasibnya sendiri (right of self determination) wajib diikuti dengan hak untuk memperoleh informasi (right of information). Dengan demikian, Pasien tidak membuat keputusan dalam keterbatasan pemahamannya. Sebaliknya, keputusan lahir dari pemikiran matang Pasien pasca mempertimbangkan informasi komprehensif yang telah diberikan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

Hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self determination) dinyatakan dalam Pasal 276 huruf d jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam hal ini, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan hanya diperbolehkan melakukan tindakan medis yang disetujui oleh Pasien melalui informed consent. Manakala Pasien tidak menyetujui suatu tindakan, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan meski dalam keadaan darurat. 

Dalam menentukan nasibnya sendiri, Pasien berhak untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Hak ini dinyatakan dalam Bab Clinical Research Deklarasi Helsinki sebagai hak atas informasi (right of information). Dalam kerangka hukum nasional, hak ini dinyatakan dalam Pasal 276 huruf a, b, e, dan g jo. 4 ayat (1) huruf j UU Kesehatan sebagai hak Pasien untuk memperoleh informasi mengenai tindakan medis yang dibutuhkan, risiko jika dilakukan dan tidak dilakukan, biaya, durasi, dan efek sampingnya. 

Kewajiban memperoleh persetujuan Pasien sebelum melakukan tindakan pelayanan kesehatan kembali dinyatakan dalam Pasal 293 UU Kesehatan. Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan hanya dapat diberikan oleh Pasien setelah sekurang-kurangnya memperoleh informasi mengenai:

1. diagnosis; 

2. indikasi; 

3. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya; 

4. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; 

5. alternatif tindakan lain dan risikonya;

6. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan

7. prognosis setelah memperoleh tindakan 

Apabila Pasien telah memperoleh informasi yang cukup dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan, maka segala akibat yang timbul akibat keputusan tersebut menjadi tanggung jawab Pasien. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (3) Permenkes No. 290/MENKES/Per/III/2008.