Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!

Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/tindak pidana tidak dipidana.

Mengenai hal ini KUHP memuat dalam Bab III Buku I tentang “Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan, dan memberatkan pidana”. M.v.T dari KUHP (Belanda) dalam penjelasnnya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat pidananya seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

  1. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwending), dan
  2. alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (uitweding).

Alasan yang disebut pada nomor 1, ialah (a) pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganngu karena sakit. (pasal 44), (b) umur masih muda. Mengenai umur yang masih muda ini Indonesia dan juga negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasa penghapus pidana).

Alasan yang disebut nomor 2 terdapat dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP, yaitu daya memaksa (overmacht) (Pasal 48); pembelaan terpaksa (Pasal 49); melaksanakan undang-undang (Pasal 50); melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Di samping perbedaan yang diterangkan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengadakan pembedaan sendiri, ialah:

  1. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap detik dan disebut dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP;
  2. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk detik-detik tertentu saja, misal:
    • pasal 166 KUHP: “ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP, tidak berlaku pada orang yang karena pemberiatahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dan seterusnya....”.

Pasal 164 dan 165 memuat kententuan: bila seorang mengetahui ada makar terhdap suatu kejahatan yang membahayakan negara dan kepala negara, maka orang tersebut harus melaporkan.

  • Pasal 221 ayat 2: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntut dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidannya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya (orang). Dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapus pidana:

  1. Alasan pembenar (rechtvaardigingsggrond, fait justificatif, rechtfertigungs-grund), dan
  2.  Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (schulduitsluitings-grond, faitd’excuse, entschuldigungsgrund, Schuldausschliesunggs-grund).

Alasan pembenaran penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatan tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemindanaan. Alasan pembenar dalam KUHP, ialah Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang menjalan peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan.