Mengapa WFH Tidak Akan Menyelamatkan APBN dari Lonjakan Harga Minyak
Mengapa WFH gagal selesaikan krisis energi? Artikel ini mengulas pergeseran beban tanggung jawab ke individu yang gagal dalam menyentuh akar masalah energi.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Regulasi”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Putusan Hakim dan Ruang Independensi Yudisial
Opini tentang independensi hakim dan putusan pengadilan. Menjaga keadilan melalui sistem hukum yang konsisten dan bebas dari tekanan...
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Energi Murah dan Pengkhianatan Konstitusi
Selama puluhan tahun, publik disuguhi narasi bahwa batu bara adalah penyelamat ekonomi karena harganya yang murah. Namun, murah bagi...
Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida
Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingku...
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana kor...
Konsinyasi, Pembayaran Yang Sah dalam Kredit Pembiayaan Bagi Nasabah/Debitor
Konsinyasi sebagai solusi pembayaran sah dalam kredit macet. Lindungi hak debitur dari penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang j...
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepe...
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas dem...
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang...
Halaman 1 dari 14