Literasi Hukum - Di tengah fluktuasi geopolitik global yang tak menentu, krisis energi seringkali direspons dengan pola yang seragam di berbagai belahan dunia, yaitu respons cepat yang berfokus pada pengendalian perilaku individu.

Ketika harga komoditas energi melonjak, narasi publik segera beralih pada seruan penghematan, pengurangan mobilitas, dan pengetatan konsumsi di tingkat rumah tangga. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai garda depan sekaligus sasaran utama dalam skema mitigasi krisis.

Work From Home: Sebuah Solusi Marjinal

Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN, sektor swasta, hingga pelajar di Indonesia pada April 2026 merupakan manifestasi nyata dari pola ini. Secara kalkulasi administratif, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka US$100 per barel akibat ketegangan di Selat Hormuz. Pemerintah mengestimasi penghematan konsumsi BBM bisa mencapai angka 20%.

Namun, jika dilihat dari kacamata sistemis, efektivitas kebijakan semacam ini cenderung marjinal. Meski mampu mengurangi volume komuter di kota-kota besar, penghematan tersebut sering kali tidak signifikan terhadap total konsumsi energi nasional. Kebijakan ini mengasumsikan bahwa mobilitas kerja adalah penggerak utama konsumsi BBM, sebuah asumsi yang sering meleset dari realitas lapangan.

Artinya, kebijakan berbasis perilaku adalah ketidakmampuan dalam memetakan struktur ekonomi yang menggerakkan konsumsi energi. Data menunjukkan bahwa tulang punggung konsumsi energi justru terletak pada sektor logistik, distribusi barang, dan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada mobilitas fisik skala besar.

Masalahnya bukan sekadar pada urusan komuter individu yang berangkat ke kantor, melainkan pada bagaimana rantai pasok nasional diatur. Ketika kebijakan hanya menyasar pengurangan perjalanan individu, maka energi yang "dihemat" di jalan raya hanya bergeser menjadi konsumsi domestik di rumah tangga, atau tetap terpakai oleh sektor-sektor industri dan distribusi yang tidak tersentuh oleh kebijakan WFH.