Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025 mengubah titik awal daluwarsa dalam perkara PHI dan memperluas akses pekerja terhadap keadilan.
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pa...
Mengulas mengapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tetap menjadi simbol kepercayaan publik di tengah tantangan independensi dan norma...
Bagi Generasi Z, masuk ke dunia kerja hari ini terasa seperti mengikuti perlombaan lari yang garis finish-nya terus digeser.
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusio...
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah p...
Opini ini mengulas keseimbangan efisiensi algoritma dynamic pricing di penerbangan Indonesia dengan tantangan transparansi dan impli...
Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publi...
Ingkar janji nikah berujung gugatan? Anak hukum siap membela! Pahami hak & ganti rugi sesuai KUHPerdata & yurisprudensi MA.
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan ik...
Halaman 1 dari 32