Kedaulatan Digital Indonesia dalam Hukum Internasional
Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka tanpa batas wilayah geografis secara global.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Media Sosial”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilup...
Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan t...
Kartini dan Hukum yang Belum Selesai
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pa...
Ajakan Demo Dipidana Karena Penghasutan?
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking
UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mend...
Analisis Implementasi PP 17/2025 Anak Di Dunia Maya
"Orang tua wajib mengawasi anak bermain ponsel pintar." Kalimat klise ini nyatanya adalah tamparan keras bagi kita yang sering abai...
Menilik Efektivitas Demonstrasi: Resistensi terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Demonstrasi efektif sebagai resistensi meskipun dibatasi oleh beberapa regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan berp...
Jebakan Algoritma: Dinamika Harga Tiket Pesawat dan Kekosongan Hukum AI di Indonesia
Opini ini mengulas keseimbangan efisiensi algoritma dynamic pricing di penerbangan Indonesia dengan tantangan transparansi dan impli...
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?
Penggunaan gelar akademik tanpa ijazah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan...
Halaman 1 dari 6
