UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Lingkungan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Akhiri Kultus “Oknum” dan Evaluasi Praktik Salah Tangkap
Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi sinyal urgensitas pembenahan
Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Mahasiswa UNPRI Meninjau Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja) Pada Panti Asuhan Yang Ada di Medan
Tim PKM Universitas Prima Indonesia (UNPRI) melakukan penelitian di Panti Asuhan yang ada Kota Medan untuk memahami tantangan yang d...
"Kabur Aja Dulu": Suara Kritis Anak Muda di Tengah Isu Sosial Politik
Fenomena "kabur aja dulu" dari anak muda terkait ketidakpuasan politik, kesulitan ekonomi, dan tantangan mental, namun tetap ada har...
UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan m...
Hutan Mangrove dan Perubahan Iklim: Urgensi Regulasi yang Lebih Tegas
Hutan mangrove penting dalam mitigasi perubahan iklim. Regulasi yang tegas diperlukan untuk melindungi ekosistem ini dari kerusakan...
Reklamasi Pantai: Ancaman atau Peluang Pembangunan?
Reklamasi pantai dapat memberikan peluang ekonomi tetapi juga dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Diperlukan pendekatan berke...
Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Mikroorganisme di Indonesia
Mikroorganisme memiliki manfaat yang luas di berbagai bidang, mulai dari industri farmasi hingga pertanian. Namun demikian, penyalah...
Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi t...
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap pener...
Halaman 6 dari 14
