Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “birokrasi”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik
Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi...
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024
Literasi Hukum - Hampir 170 Kepala Daerah akan digantikan oleh Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa...
Akselerasi Peran Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum
Literasi Hukum - Hubungan antara administrasi pemerintahan dan ilmu hukum sangat erat relasinya. Karena pemerintah sebagai fungsi ya...
5 Faktor Mengapa Perkembangan Hukum Dianggap Tertinggal dalam Mengikuti Peristiwa dan Perkembangan Masyarakat?
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengapa perkembangan hukum dianggap tertinggal dalam mengikuti peristiwa dan perkembangan masy...
Halaman 4 dari 4