UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Lingkungan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Menanti RUU EBET di Tengah Target Second NDC Indonesia
Target ambisius (LCCP) terancam oleh disonansi regulasi domestik. Ketiadaan payung hukum setingkat UU menciptakan ketidakpastian bag...
Sempadan Pantai : Urgensi Regulasi Tanaman Penahan Abrasi
Regulasi tanaman penahan abrasi mendesak melindungi sempadan pantai dari abrasi. Pentingnya regulasi dan tantangan pengelolaannya.
Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara be...
Mengenal Citizen Lawsuit: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh Kasus
Pada umumnya, kita hanya mengenal dua jenis gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji)...
Kesetaraan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Gender dan Tantangan Stigma
KUHP Nasional kini mengakui laki-laki sebagai korban perkosaan, mendobrak stigma maskulinitas. Kesetaraan hukum ini butuh dukungan s...
Tragedi Pesantren Sidoarjo: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pengurus & Pelaksana
Analisis hukum tragedi Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Siapa yang bertanggung jawab? Kupas tuntas kelalaian pengurus & pelaksana kon...
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-S...
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkep...
Proyek Strategis Nasional sebagai Kolonialisme Baru: Ancaman terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat
Indah Pebrina Batubara adalah mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki kepedulian te...
Halaman 4 dari 14
