Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum
Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat
Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.
Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!
Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik
The Political Phenomenon of the 2024 Election: Its Contexts and Its Effects
This article discusses the political phenomenon of the 2024 election, including reflections on the Constitutional Court's decision, conflicts of interest,...
Efektivitas Sistem e-court Dalam Proses Administrasi di Pengadilan
Artikel ini membahas penerapan sistem e-Court di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan efisiensi...
Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek...
Pro-Kontra Terkait Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online
Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.
Noodweer (Pembelaan Terpaksa): Antara Korban dan Tersangka dalam Hukum Indonesia
Artikel ini membahas pembelaan terpaksa (noodweer) yang dapat menjadi instrumen dalam penghapusan pidana terhadap fenomena korban menjadi tersangka.
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
