Bagaimana Eropa Membuka Jalan Legalisasi bagi Palantir?
Palantir, perusahaan teknologi asal AS yang didirikan dengan pendanaan CIA, Teknologi Palantir dilaporkan digunakan oleh badan pertahanan negara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “hakim”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Menyoal Standar Ganda Rekrutmen Hakim MK: Ancaman Independensi?
Analisis problematika standar ganda pengangkatan hakim MK akibat sistem trifurkasi. Independensi hakim konstitusi terancam?
Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nom...
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan kead...
Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
Putusan Hakim dan Ruang Independensi Yudisial
Opini tentang independensi hakim dan putusan pengadilan. Menjaga keadilan melalui sistem hukum yang konsisten dan bebas dari tekanan...
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Korupsi Atau Sekadar Alibi Reformasi Peradilan?
Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi l...
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Halaman 2 dari 20
