UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Lingkungan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Menghijaukan Gang Kota: Hak Warga atau Pelanggaran Tata Ruang?
Apakah warga boleh menanam di gang? Telaah hukum dari UUD 1945, UU Jalan, hingga UU Penataan Ruang soal legalitas penghijauan ruang...
Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah p...
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pan...
Politik Ruang Sempit: Kedaulatan Pangan Dari Pertanian Vertikal
Dinding gang bukan cuma pembatas, tapi pilar kedaulatan pangan! Saatnya kebijakan & masyarakat bersatu lewat pertanian vertikal.
Sampah Menjadi Energi: Solusi atau Ilusi?
Mengulas kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) dalam Perpres 109/2025. Apakah kebijakan waste-to-energy benar-benar solus...
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan ik...
Ketika Pembangunan Menormalisasi Kerusakan Lingkungan
Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi kons...
Ketahanan Rumah Tangga: Benteng Hadapi Krisis Pangan Dan Energi?
Hadapi krisis energi & pangan dari rumah: optimalkan lahan, diversifikasi pangan lokal, hemat energi, kelola stok. Mandiri & berkela...
Menjual Udara Segar: Era Baru Ekonomi Karbon Indonesia
Analisis strategis potensi ekonomi karbon Indonesia melalui regulasi NEK dan mekanisme bursa karbon dalam mencapai target NDC.
Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi
Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen...
Halaman 2 dari 14
