UU Pers Lemah, Warga Sipil Rentan Kriminalisasi
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Kekosongan perlindungan jurnalisme warga dalam UU Pers merupakan penyediaan celah hukum untuk mengkriminalisasi sipil yang kritis dan bersuara.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut men...
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam impl...
Literasi Hukum – Legal due diligence (LDD) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Perusahaan perlu memahami hal-hal...
Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlind...
Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja wanita. Namu...
LitHukers, pernah denger istilah "mental Korea"? Nah, ini nih fenomena unik yang sering kita lihat di sekitar kita.
Artikel ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Yuk simak pembahasannya.
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Artikel ini mengulas dan mengkritik purifikasi hukum yang digaungkan oleh Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murninya.
Pelajari bagaimana hukum di Indonesia mengatur perbuatan revenge porn.
Halaman 10 dari 14