Rumah Amblas Akibat Proyek Vertikal & Inherent Risk
Proyek vertikal sering bikin rumah warga amblas. Pengembang kerap beralasan inherent risk. Bedah hukum UUPA & Pasal 1365 KUHPerdata.
Menampilkan hasil pencarian untuk “bangunan”. Hapus pencarian untuk kembali ke daftar opini terbaru.
Proyek vertikal sering bikin rumah warga amblas. Pengembang kerap beralasan inherent risk. Bedah hukum UUPA & Pasal 1365 KUHPerdata.
Pentingnya membuktikan mens rea menjadi sangat krusial ketika kita berhadapan dengan pasal-pasal "karet" atau pasal yang multitafsir dalam UU Tipikor
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besar...
Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?
Banyak aturan, minim pelaksanaan: potret hukum lingkungan Indonesia dalam menghadapi persoalan sampah yang terus berulang.
Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, munculnya berbagai tindakan premanisme yang berlindung di balik atribut Organisa...
Sering kali masyarakat terganggu dengan banyaknya proyek Penggalian Jalan, disini akan diurai pengaturannya & hak warga terhadap permasalahan tersebut
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan hak korban menuntut ganti ru...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transport...
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.
Apakah warga boleh menanam di gang? Telaah hukum dari UUD 1945, UU Jalan, hingga UU Penataan Ruang soal legalitas penghijauan ruang publik perkotaan.
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa tanpa...
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.