Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademik
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Putusan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.
Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan t...
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke te...
Peran Baru KY : Kunci Mewujudkan Peradilan Independen
Saat ini Fungsi Advokasi KY dalam mendampingi Hakim yang terkena PMKH masih minim, padahal fungsi ini penting untuk melindungi Hakim...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanega...
Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Batak Toba melalui Batu Persidangan Huta Siallagan
Artikel ini mengulas nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba yang tercermin melalui praktik di Batu Persidangan Huta Siallagan. P...
Vonis Rp531 Milliar dalam Kasus Jusuf Hamka vs MNC
Putusan Rp531 miliar dalam kasus Jusuf Hamka vs MNC Group mengungkap kompleksitas sengketa bisnis lama dan tanggung jawab hukum korp...
Investor Asing Masuk, Kepastian Hukum Belum Pasti
Arus investasi asing meningkat, tetapi kepastian hukum di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan stabilitas dan k...
Partisipasi Generasi Muda dalam Pembentukan Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan sec...
Halaman 1 dari 33