UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Judicial Review”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas dem...
Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara...
Podcast Ulasan Artikel: Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-1 mengenai Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya.
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjag...
Rekonstruksi Konstitusi, Antara Fakta Historis dan Cita-cita
Tulisan ini akan menjelaskan konsep konstitusi dengan teori-teori relevan yang tidak sesuai dengan fakta historis UUD 1945 yang disi...
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi...
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi ker...
Judicial Restraint : Menjaga Keseimbangan Kekuasaan atau Mengabaikan Keadilan?
Pengaturan judicial restraint melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi hakim, namun harus...
Halaman 1 dari 3
