Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan tata kelola ruang digital.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Hak Asasi Manusia”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Batak Toba melalui Batu Persidangan Huta Siallagan
Artikel ini mengulas nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba yang tercermin melalui praktik di Batu Persidangan Huta Siallagan. P...
Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang...
KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Polisi Larang Advokat Masuk Ruang Penyidikan? Itu Pelanggaran UU
Polisi larang advokat masuk ruang penyidikan? Itu pelanggaran UU! Simak penjelasan hukum dari Arif Kurniawan, S.H. mengenai hak mutl...
Mengkritisi Pasal 462 KUHP Baru: Diam di Hadapan Korban yang Bertahan Hidup
Pasal 462 KUHP baru dikritisi karena hanya menjerat pelaku jika korban bunuh diri meninggal, abai pada penderitaan korban selamat.
Ilusi Kebenaran Hukum: Cacat Formil dan Manipulasi Legislasi
Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publi...
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan ik...
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Menjual Udara Segar: Era Baru Ekonomi Karbon Indonesia
Analisis strategis potensi ekonomi karbon Indonesia melalui regulasi NEK dan mekanisme bursa karbon dalam mencapai target NDC.
Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi
Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen...
Halaman 1 dari 14